You are here
Beranda > News > 7 Alasan Mengapa Para Buruh Tolak Omnibus Law

7 Alasan Mengapa Para Buruh Tolak Omnibus Law

dncommunity.id – Beberapa hari ini sempat viral isu mengenai penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang isinya mengatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Karena beberapa poin dalam undang-undang ini dianggap merugikan bagi kaum buruh dan pekerja. Di beberapa daerah sudah terjadi berbagai aksi protes dan penolakan yang dilakukan tidak hanya oleh para buruh namun juga mahasiswa, dan beberapa elemen masyarakat lainnya.

Dikutip dari CNN Indonesia 05/10/2020, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun membeberkan alasan mengapa beberapa poin dalam RUU Ciptaker ini harus disoroti dan kemudian ditolak sebab dinilai merugikan kaum buruh.

Pertama, RUU Ciptaker menghapus upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Sedangkan KSPI menilai UMK tidak perlu diberikan syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di setiap kota/kabupaten berbeda-beda.

Kedua, pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup.

Keempat, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang menurut KSPI bakal menjadi masalah serius bagi buruh. Sebab masih belum jelas nantinya siapa pihak yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.

Kelima, jam kerja yang eksploitatif atau tanpa batas jelas dinilai merugikan fisik dan waktu para buruh .

Keenam, penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Protes ini juga disampaikan oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang menyebut salah satu pasal di klaster ketenagakerjaan menyebutkan secara jelas bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah buruh perempuan yang mengambil cuti haid secara penuh.

Ketujuh, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena adanya kontrak seumur hidup.

Fauzi
Editor di DNCommunity.

Tinggalkan Balasan

Top